SISTEM EKONOMI PANCASILA

Pak Azron adalah tetanggaku waktu aku tinggal di Pontianak dulu, aku rindu akan keluarga mereka. Apalagi anaknya yang menjadi sahabatku, adiba namanya. Mungkin dia sekarang udah jadi ustadz terkenal. Karena waktu lulus SMP langsung lanjutin sekolah di pesantren yang ada di jogja. Wah kayaknya aku terlalu mendramatisir keadaan. Aku percaya, suatu waktu nanti aku pasti akan ketemu lagi sama dia.

SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM
MENGHADAPI ERA GLOBALISASI
OLEH : AZRON MUFLIKHIN, SH.

1. Globalisasi
Era globalisasi (kesejagadan) ditandai dengan semakin menyatunya negara-negara di dunia sehingga batas-batas negara dalam arti ekonomi, keuangan, investasi, sumber daya dan informasi semakin kabur. Kecendrungan yang demikian itu ditimbulkan oleh adanya :
1.1 Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan dikembangkannya internet, C.D rom, komunikasi satelit, maka informasi dapat pindah dari satu tempat (negara) ke tempat (negara lain) dalam sekejap. Informasi dapat pindah cepat melalui “information super high way” yang dapat merubah pola bisnis dunia. Dengan “digital cash” uang dapat ditransfer dengan cepat melalui telephone dan satelit. Satu perusahaan yang ingin menjangkau pasar luar negeri tidak harus mengalihkan seluruh usahanya di luar negeri. Penentuan design dan pengendalian mutu dapat dilakukan di negara induk dengan menggunakan satelit. Implikasi dari kemajuan ini bahwa dikemudian hari barang dan jasa yang paling berharga adalah yang padat otak (IQ intensive). Produk ini sulit dideteksi oleh kantor Bea Cukai karena dapat di transfer melalui alat elektronik langsung kepada penerima. Banyak perusahaan di Amerika Serikat dan Jepang mengerjakan software/programming system informasi manajemennya di India yang punya cukup banyak tenaga programmer kemudia ditransfer ke Amerika dan Jepang. Malasyia saat ini telah membangun multimedia super corridor yang memberikan jasa informasi lengkap. Kecendrungan perusahaan akan bersifat multi sourcing, artinya satu jenis produk sumber pengerjaannya dari berbagai negara tidak terpusat dari satu negara saja. Seperti misalnya mobil Honda City, komponennya dikerjakan di berbagai negara. Pabrik di Malaysia mengerjakan semua komponen plastik, Philipina komponen elektronika, Indonesia sebagai komponen mesin dan Thailand bagian badan mobil. Dengan demikian biaya produksi dapat ditekan. Diperkirakan harganya berkisar Rp 40 juta. Dalam kondisi yang demikian ini maka setiap negara akan selalu berupaya mencari identitas/keunggulannya untuk dapat bersaing. Deregulasi dan spesialisasi akan banyak dilakukan. Peranan pemerintah akan semakin kecil dan cenderung akan meningkatkan investasi di bidang pendidikan.
1.2 Liberalisasi perdagangan sudah ada sejak abad 17, berasal dari ekonomi klasik (Adam Simth, David Ricardo, John Stuart Mill dan sebagainya). Dasar pemikiran mereka adalah dengan spesialisasi(yang arah sepesialisasinya pada usaha yang memiliki keunggulan) dan perdagangan bebas maka kesejahteraan negara (dunia) akan meningkat. “Trade is an engine of growth” kata mereka.

Usaha-usaha ke arah perdagangan bebas dijalankan mulai tahun 1947 pada pertemuan dunia pertama di Jenewa yang dicetuskan pembentukan GATT (General Agreement on Tarrifs and Trade) yakni suatu forum/perundingan untuk pengurangan-hambatan-hambatan perdagangan. Selama ini perundingan-perundingan (sering disebut sebagai putaran karena tempatnya berpindah-pindah) telah dilakukan berkali-kali diantaranya Uruguay tahun 1986 yang disetujui perdagangan bebas tidak hanya di bidang barang tetapi juga jasa. Selanjutnya forum GATT ini dalam perundingan di Marrakesh (Maroko) tanggal 14 April 1994 diganti dengan WTO (World Trade Organization) yang akan berlaku nanti tahun 2020.
Keterlibatan Indonesia dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi tidak bisa dihindari. Suka tidak suka mau tidak mau, siap tidak siap harus kita hadapi. Untuk itu negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia telah melakukan kerjasama AFTA bahkan dengan negara Asia Pasifik lainnya menjalin kerjasama ekonomi (APEC). Semuanya ini merupakan langkah menuju ke arah globalisasi ekonomi 2020.
Kerjasama AFTA bahkan dipercepat pelaksanaannya dari tahun 2008 menjadi 2003. kerjasama ekonomi ini merupakan latihan dalam menghadapi APEC dan juga nantinya globalisasi 2020. beberapa lagkah telah di ambil dalam rangka AFTA ini, antara lain perluasan cakupan kerjasama/misalnya sector pertanian telah dimasukkan/serta kerjasama segitiga pertumbuhan (SIJORI, IMT-GT, dan sebagainya). Diharapkan efisiensi dapat meningkatkan guna menghadapi persaingan yang lebih luas.
Kerjasama APEC dimulai dengan pembicaraan antar menteri ekonomi Asia Pasifik di Australia tahun 1989 sampai tahun 1982. Pada tahun 1993 Presiden Bill Clinton (USA) mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Blake Island (USA) dan menghasilkan suatu komitmen anggota OPEC untuk mendukung keberhasilan putaran Uruguay (GATT) tentang perdagangan bebas. Hasil pertemuan ini adalah visi ke depan tentang perdagangan bebas. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Bogor (Indonesia) tahun 1994 yang menghasilkan suatu deklarasi yakni tekad bersama untuk meletakkan landasan tercapainya visi tersebut diatas. Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai adalah liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Tindak lanjut dari hasil ini kemudian dirumuskan dalam pertemuan di Osaka (Jepang) yang berupa Agenda Aksi yakni langkah-langkah kongkrit. Prinsip-prinsip yang disetujui APEC meliputi peningkatan kerjasama ekonomi dalam bidang perdagangan ddan investasi, agar tercapai system perdagangan yang terbuka.
Sebagai kelanjutan dari putaran Uruguay pada tanggal 14 April 1994 diadakan pertemuan di Marrakesh (Maroko) dan dibentuklah World Trade Organization (WTO) sebagai ganti general agreement on Trade and Tariff (GATT). Prinsip-prinsip deklarasi Marrakesh meliputi :
a. Cross boarder artinya eksportir / produsen bebas masuk ke suatu negara.
b. Consumption abroad; setiap orang atau konsumen bebas membeli barang dan jasa termasuk dari luar negeri.
c. Commercial presence; setiap orang bebas mendirikan pabrik, kantor atau perwakilan di negara lain.
d. Presence of natural person; setiap orang bebas berusaha di negara lain.
e. Most favoured nation; yakni tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap negara lain.
f. National treatment; perlakuan produsen luar negeri sama dengan produsen dalam negeri.

Dengan prinsip-prinsip diatas maka batas-batas negara (dalam arti ekonomi) tidak ada lagi. Barang dan jasa dapat bebas keluar masuk satu negara. Ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dunia seolah-olah tanpa batas. Inilah yang sering diartikan dengan era globalisasi (era kesejagatan). Karena Indonesia telah ikut meratifikasi kesepakatan WTO tersebut, maka kita tidak bisa menghindar lagi dari pelaksanaan prinsip-prinsip diatas. Pernyataannya : siapkah kita menghadapi era yang demikian itu?. Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kita tengok dulu kinerja perekonomian Indonesia hingga saat ini.

2. System ekonomi Pancasila (SEP)
Setiap system pengelolaan ekonomi nasional selalu mempunyai kelemahan dan kekuatannya. Dalam system yang mengandalkan mekanisme pasar biasanya efisiensi aka semakin tinggi serta mudah menyesuaikan diri denga perubahan yang terjadi, terutama perubahan ekonomi dunia. Namun pada umumnya dapat menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar. Sebaliknya system yang terkendali aspek pemerataannya (baik antar daerah, golongan maupun sector) dapat lebih baik, tetapi efisiensi agak sedikit lebih rendah. Tidak ada satu negarapun yang menganut system tersebut secara ekstrim angbanyak digunakan semacam kombinasi keduanya.
Indonesia yang mendasarkan pada system mekanisme pasar pasar terkelola berharap dapat mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu trilogy pembangunan. Terkelola disini mempunyi makna adanya campur tangan pemerintah. Masalahnya adalah bagaimana campur tangan yang optimal?. Campur tangan ini seyogyanya lebih bersifat penciptaan iklim yang kondusif untuk pembangunan, bersifat komplementer bukan mengganti peranan swasta, mengarahkan bukan melaksanakan (steering bukan rowing).
Satu system ekonomi selalu mempunyai unsur-unsur filosofi, seperangkat nilai (values) tujuan serta pelaku. System liberal kapitalis berdasar pada ide dasar ahli ekonomi klasik (mekanisme pasar) sedang system ekonomi sosialis-komunis berdasar marxisme.
Sisitem ekonomi Indonesia mendasarkan pada falsafah pancasila serta secara konstitusional berlandaskan UUD 45 (sehingga sering disebut system ekonomi pancalsila) dan operasional berdasrkan GBHN – REPELITA – APBN. Pada dasarnya SEP adalah system ekonomi yang berlandaskan (berorientasi pada) :
1. Ketuhanan yang maha esa, yakni mengenal etika dan moral agama, bukan bersifat materialistic.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya tidak mengenal pemerasan / exploitasi manusia.
3. Persatuan; yakni kebersamaan, kekeluargaan dan kemitraan.
4. Kerakyatan; yakni yang mengutamakan ekonomi rakyat serta hajad hidup orang banyak. Ini mencerminkan adanya demokrasi ekonomi (dari kita, oleh kita untuk kita, bukan dari kita, oleh kita untuk kamu).
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni yang menitik beratkan pada kemakmuran masyarakat bukan individu.

Kelima sila dalam pancasila merupakan rambu-rambudalam kita melakukan kegiatan ekonomi. Semua kegiatan ekonomi ini harus mengacu pada sila-sila dalam pancasila. Didalam melakukan kegiatan bisnis kita harus junjung tinggi moral dan etika bisnis, tidak semata-mata mengejar keuntungan. Tidak diperkenankan juga apabila misalnya membayar upah karyawan terlalu rendah sehingga ada exploitasi. Kemitraan/partnership baik antara pemerintah & swasta, pengusaha besar dan kecil, Jawa dan luar jawa perlu terus diupayakan karena ini merupakan amalan dari sila persatuan. Perlu kita hindarkan sector ekonomi yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh orang perorangan, apalagi dimonopoli. Oleh karena itu kepentingan bersama lebih diutamakan bukan kepentingan individu.
Bahwasanya saat ini system tersebut belum seperti yang kita harapkan itu hanya sementara, namun kita akan menuju kepada idealisme yakni pelaksanaan sila-sila pancasila dalam kegiatan ekonomi.
Sebagai landasan konstitusional SEP adalah UUD 45, khususnya pasal 33.

1. Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Disusun, disini maknanya direncanakan (sehingga menganut system perencanaan), yang dilakukan oleh rakyat. Sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan maknanya produksi dilakukan oleh kita dari kita untuk kita. Bukan dari kita oleh kita utnuk kamu. Ini cerminan demokrasi ekonomi. Bangun usaha yang cocok dengan semangat ini adalah koperasi, sehingga koperasi menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.
2. Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini menunjukkan peranan pemerintah, yakni hanya untuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajad hidup orang banyak saja, yang tidak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: